admin Abu Arsy al-Indunisy

Bagaimana Hukum BPJS Menurut Islam ?

3 min read

BPJS Tidak Diharamkan Bagi Peserta Ini

DIARYISLAM.COM – BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah lembaga yang mengurusi jaminan sosial di Indonesia. Dari berbagai masalah yang menimpa BPJS saat ini, BPJS difatwa haram oleh Majelis Fatwa Indonesia (MUI). Namun masih banyak yang tetap menggunakan BPJS sebagai layanan jaminan sosial kesehatan maupun kata ketenagakerjaan mereka. Sebenarnya bagaimana hukum BPJS menurut Islam? Alasan apa yang mendasari MUI mengatakan bahwa BPJS haram.

BPJS Tidak Sesuai dengan Hukum Islam

Dalam hukum Islam ada 3 hal yang dilarang diterapkan pada perniagaan atau jual beli.

      • Pertama yaitu gharar artinya ketidakpastian,
      • kedua riba atau bunga
      • ketiga maisir atau judi.

Islam tidak membolehkan ketiga perkara tersebut karena dianggap merugikan baik salah satu pihak, sehingga terkesan pihak pertama mengambil keuntungan dengan cara yang salah dari pihak kedua.

Dan tahukah anda bahwa ketiga perkara yang dilarang dalam Islam itu ternyata terdapat pada BPJS. Ambil saja contoh nyata misalnya iuran atau dana premi yang secara berkala dibayarkan oleh pemegang kartu BPJS. Ternyata dana tersebut diinvestasikan pada bisnis yang tidak halal seperti deposito atau pinjaman konvensional dengan bunga tinggi. Para peserta BPJS juga mengeluhkan premi yang selalu naik dan wajib untuk membayarnya. Sesuatu yang dilarang oleh Islam pastilah karena mempunyai potensi merugikan.

Terdapat dua alasan sangat penting mengapa BPJS tidak sesuai dengan hukum atau syariat Islam.

  • Pertama yaitu bahwa BPJS yang merupakan lembaga asuransi konvensional ternyata akadnya tidak sesuai dengan syariat. Jadi tidak hanya ada unsur riba gharar dan maisir saja di dalamnya yang membuatnya haram.
  • Sedangkan alasan yang kedua yaitu hukum BPJS menurut Islam ternyata tidak sesuai syariah, khususnya tentang jaminan kesehatan yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Seharusnya negara memberikan fasilitas jaminan kesehatan gratis kepada rakyat. Bukan malah rakyat yang harus membayar kepada negara untuk jaminan kesehatannya.

Akad dalam BPJS Tidak Sesuai dengan Aturan Syariah

Alasan pertama mengapa hukum BPJS menurut Islam diharamkan?

Karena adanya ketidakcocokan dalam akad BPJS dengan syariah, dalam hal ini BPJS tidak sesuai dalam dua aspek akad.

Aspek pertama yaitu mengenai objek akad. Objek akad pada BPJS tidak memenuhi syarat akad yang sesuai syariat.

Objek yang sah sesuai dengan syariat yaitu adanya barang dan jasa, sedangkan dalam hukum BPJS kedua objek itu tidak ada. Objek akad pada BPJS hanyalah janji dan pertanggungan, dan kedua objek tersebut tidak bisa disebut sebagai barang dan jasa.

Sehingga kalau dilihat dari segi objek maka BPJS sudah tidak syariah. BPJS sebagai lembaga asuransi konvensional jelas menggunakan cara yang batil dan diharamkan oleh Islam.

Di dalam BPJS akad pertanggungan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan akad jaminan atau pertanggungan itu sendiri. Islam mengatur akad mengenai pertanggungan atau jaminan, setidaknya ada tiga pihak yang ada dalam akad ini.

Ketiga pihak yang disebutkan dalam akad pertanggungan atau jaminan dalam hukum Islam yaitu :

      1. pihak penanggung
      2. pihak tertanggung
      3. pihak yang penerima tanggungan.

Dalam akad ini, tanggungan dari pihak tertanggung digabung menjadi tanggungan pihak penanggung, sedangkan pihak penerima tanggungan tidak perlu membayar apapun untuk mendapatkan jaminan.

Berbeda dengan BPJS yang hanya menggunakan dua pihak saja, bukan tiga pihak yang sesuai dengan syariah.

Dua pihak tersebut ialah pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan pihak penerima tanggungan atau peserta asuransi. Dan tidak ada pihak tertanggung.

Aturan dari layanan asuransi konvensional yaitu BPJS tidak menerapkan penggabungan tanggungan dari pihak penerima tanggungan (peserta asuransi) dengan tanggungan pihak penanggung (BPJS).

Alasan tidak adanya penggabungan antara tanggungan penanggung dengan penerima tanggungan adalah pihak penerima tanggungan tidak memiliki tanggungan pihak lain.

BPJS juga mengharuskan penerima tanggungan untuk membayar kepada pihak penanggung.

Aturan tersebut tidak bertentangan dengan akad tanggungan dalam Islam.

Menurut aspek akad tanggungan di dalam Islam, pihak penerima tamu dengan tidak membayar apapun kepada pihak penanggung. Itulah alasan mengapa BPJS diharamkan dalam Islam.

Hukum BPJS Menurut Islam
Hukum BPJS Menurut Islam

BPJS Tidak Sesuai Syariah Tentang Kewajiban Negara

Alasan kedua mengapa hukum BPJS menurut Islam diharamkan?

karena tidak sesuai dengan hukum syariah mengenai kewajiban negara. Menurut syariat Islam sebuah negara hendaknya memberi jaminan kesehatan pada masyarakat secara cuma-cuma alias gratis.

Masalah seperti pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dulu, ketika Rasulullah SAW memimpin, beliau menyediakan fasilitas kesehatan kepada umatnya secara gratis.

Rakyat saat itu tidak perlu membayar ketika akan berobat kepada tabib atau dokter. Sebagai seorang muslim kita harus mencontoh Rasulullah Saw, sebab bagaimanapun juga adalah contoh panutan semua umat muslim bahkan semua manusia di dunia.

Dengan dua alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa BPJS bagaimanapun juga tidak bisa menjadi lembaga penyedia jaminan sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Karena di dalamnya terdapat unsur-unsur gharar, riba dan maisir.

Dilihat dari aspek objek akadnya juga berbeda dengan akad yang ditetapkan oleh Syariah. BPJS akadnya hanya berupa janji atau komitmen, tidak sesuai dengan angkat pertanggungan, dan peserta atau masyarakat diwajibkan untuk membayar tanggungan.

Jadi, BPJS jika dilihat dari hukum Islam ternyata tidak sesuai dengan syariat, maka oleh sebab itu BPJS hukumnya adalah haram. Memungut biaya dari peserta atau masyarakat tentu telah melanggar ketentuan hukum Islam. Negara harus memberi fasilitas kepada rakyatnya agar dapat merasakan jaminan kesehatan secara gratis.

BPJS Tidak Diharamkan Bagi Peserta Ini

Hukum BPJS menurut Islam adalah haram dan dilarang. Namun ada kategori peserta BPJS yang dibolehkan atau tidak diharamkan. Untuk lebih lengkapnya ada tiga kategori peserta kartu BPJS, yaitu:

      • Peserta Bantuan Iuran (PBI)

Kategori ini khusus bagi warga yang kurang mampu. Peserta bantuan iuran tidak dibebankan untuk membayar tanggungan setiap bulannya.

      • Peserta Non-PBI

Peserta BPJS non PBI ditujukan kepada PNS/POLRI/TNI, lembaga atau perusahaan. Premi ditanggung oleh instansi dan sebagiannya ditanggung oleh peserta.

      • Mandiri

Peserta harus menyetor dana dengan jumlah yang telah ditetapkan. Jika peserta terlambat untuk menyetor dana iuran maka akan kena denda. Terdapat unsur riba dan gharar di dalam kategori mandiri.

Dari ketiga kategori tersebut yang diperbolehkan yaitu :

  • kategori 1, sebab peserta BPJS tidak dibebankan untuk membayar iuran dan tidak ada denda.
  • Untuk kategori 2 diperbolehkan dengan syarat, peserta tidak membayar premi sendiri dan tidak ada denda.
  • Kategori 3 sebaiknya jangan diikuti sebab sudah jelas-jelas haram. BPJS dalam kategori 3 ini terdapat gharar dan riba.

Gharar karena BPJS memiliki spekulasi rugi yang tinggi. Sementara kecelakaan atau sakit merupakan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Kita tidak pernah tahu apakah di masa depan akan mengalami kecelakaan atau tidak.

Apabila hendak mendaftar BPJS maka penting untuk benar-benar mengetahui hukum-hukumnya. Jangan sampai kita tidak tahu hukum BPJS menurut Islam.

admin Abu Arsy al-Indunisy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!